BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat menyiapkan langkah baru untuk memperkuat penanganan kesehatan mental pelajar.
Program ini akan melibatkan psikolog secara langsung di sekolah-sekolah, terutama jenjang SMP, menyusul meningkatnya kasus gangguan emosional dan perilaku di kalangan siswa. Upaya tersebut dilakukan agar siswa bisa mendapatkan intervensi profesional yang lebih tepat dan cepat.
Anggota Majelis Psikolog Himpsi Jawa Barat sekaligus dosen psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), M Ilmi Hatta, menegaskan bahwa kondisi kesehatan mental pelajar saat ini sudah masuk kategori “lampu kuning”.
Menurutnya, intervensi psikolog menjadi kebutuhan mendesak karena guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki kewenangan terbatas dalam menangani kasus yang cukup berat.
“Di sekolah memang sudah ada guru BK, tapi kewenangannya terbatas. Untuk kasus-kasus tertentu yang cukup berat tidak bisa hanya ditangani guru BK. Harus ada psikolog yang turun langsung memberikan intervensi dan terapi kepada anak-anak yang bermasalah,” kata Ilmi, Jumat (6/2).
Ia menjelaskan, ke depan para psikolog akan dilibatkan secara aktif untuk mendampingi sekolah. Selain menangani siswa, para psikolog juga akan memberikan pelatihan kepada guru BK agar lebih mampu mengenali gejala awal gangguan mental serta langkah penanganan awal yang tepat.
“Guru BK nanti akan mendapat training. Jadi ketika menghadapi anak dengan masalah emosional atau perilaku, mereka sudah tahu harus berbuat apa, kapan perlu merujuk ke psikolog dan bagaimana mendampingi siswa secara tepat,” jelasnya.
Program ini, lanjut Ilmi, sejalan dengan komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang sejak awal mendorong hadirnya psikolog di lingkungan sekolah. Tujuannya agar kondisi mental siswa lebih terjaga, merasa lebih sejahtera (well-being), lebih bahagia di sekolah, serta mampu berkonsentrasi dalam belajar.
Tak hanya menyasar lingkungan sekolah, upaya ini juga menekankan pentingnya peran orang tua. Menurut Ilmi, banyak persoalan kesehatan mental anak berakar dari pola asuh dan lingkungan rumah, sehingga edukasi kepada orang tua menjadi bagian penting dari solusi.
“Nanti akan ada kolaborasi antara Himpsi dengan Dinas Pendidikan untuk intervensi di sekolah. Sementara untuk kewilayahan, bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan agar psikolog turun memberikan psikoedukasi kepada para orang tua tentang cara mendidik dan mendampingi anak yang baik dan benar,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut akan diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru BK, program training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, hingga psikoedukasi kepada orang tua di tingkat wilayah.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan angka masalah kesehatan mental pelajar di Kota Bandung dapat ditekan secara bertahap.
“Ini tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara sekolah, psikolog, pemerintah dan orang tua. Intervensinya menyasar anak, tapi juga lingkaran di sekitarnya,” tutup Ilmi. **