BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) semakin memperkuat kerja sama dalam penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan kegiatan monitoring dan pengecekan kondisi persampahan di kawasan bawah Jalan Layang Pasopati, Kecamatan Tamansari, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, bersama Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Turut hadir jajaran Kecamatan Tamansari, para lurah dan RW, Dinas Lingkungan Hidup, penyuluh sampah, serta akademisi dan praktisi dari ITB.
Wakil Rektor ITB, Agus Jatnika, menegaskan kesiapan kampusnya untuk menjadi fasilitator agar penanganan sampah di Bandung tidak lagi sebatas wacana, melainkan segera masuk ke tahap eksekusi nyata.
Menurut Agus, isu sampah di Bandung sudah terlalu lama dibicarakan tanpa langkah konkret. ITB hadir untuk membantu penerapan teknologi pengolahan sampah yang telah dikembangkan di lingkungan kampus.
“Kalau wacana rasanya sudah puluhan tahun kita bicarakan. Sekarang tinggal bagaimana eksekusi. ITB diberi amanat menjadi fasilitator agar penanganan sampah ini bisa segera berjalan,” ujar Warek ITB.
Berbagai inovasi pengolahan sampah disebut sudah siap diterapkan, mulai dari pemanfaatan styrofoam menjadi produk baru, plastik diolah menjadi brick block, hingga teknologi pengolahan sampah organik dan sistem ekonomi sirkular berbasis komunitas.
Dosen SBM ITB, Melia Famiola, menilai tantangan utama bukan lagi teknologi, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar melihat sampah sebagai sumber ekonomi.
“Selama ini sampah masih dianggap masalah sosial dan kerja voluntarisme. Padahal sampah bisa menjadi raw material dan membuka ekonomi baru,” ujar Melia.
Melia menjelaskan, ITB tengah mendorong konsep circular activator, yakni penggerak ekonomi sirkular berbasis komunitas dan startup. Konsep ini terinspirasi dari Melbourne, Australia, yang melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus dilakukan dalam dua tahap. Pertama, menyelesaikan masalah jangka pendek berupa penumpukan sampah. Kedua, membangun sistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
“Sampah jangan lagi dilihat sebagai beban pemerintah semata, tetapi sebagai peluang ekonomi baru yang melibatkan masyarakat,” katanya.
Sekda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan bahwa Kota Bandung saat ini menghadapi tekanan besar dalam pengelolaan sampah. Produksi sampah harian mencapai 1.600–1.700 ton, sementara kapasitas pengiriman ke TPA Sarimukti hanya sekitar 980 ton per hari.
“Kebayang sisanya mau dikemanakan. Itu menjadi tantangan besar bagi kami,” ujar Zul.
Ia menambahkan, Pemkot Bandung sudah melakukan berbagai upaya seperti penyediaan insinerator, RDF, program Gaslah, komposter, hingga penguatan rekayasa sosial di tingkat kewilayahan. Namun, masalah terbesar tetap ada pada pengolahan akhir sampah setelah dipilah.
Iskandar mengapresiasi semangat masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW yang mulai aktif menjalankan program pengolahan sampah mandiri, termasuk pembuatan kompos pit dan urban farming melalui konsep “Karasa” dan “Buruan SAE”.
“Masalahnya sampah tidak bisa menunggu. Sampah terus datang setiap hari. Jadi kita harus bergerak lebih cepat,” katanya.
Dalam forum tersebut, akademisi ITB juga menekankan pentingnya penguatan rekayasa sosial dan perubahan perilaku masyarakat. Salah satu usulan adalah membangun platform komunikasi atau aplikasi bersama antar pengelola sampah se-Kota Bandung agar praktik baik bisa direplikasi di wilayah lain.
Selain itu, kawasan bawah Pasopati didorong agar tidak lagi dianggap sebagai “ruang belakang” kota, melainkan menjadi etalase pengelolaan sampah modern berbasis komunitas.
Adlinus dari FMIPA ITB memaparkan praktik menarik berupa konsep peternakan ayam dan budidaya maggot berbasis sampah organik di Pasirlayung.
Melalui sistem “apartemen ayam dan maggot”, sampah organik diolah menjadi pakan maggot, maggot menjadi pakan ayam, sementara hasil telur dibagikan kepada warga. Sistem ini terbukti mampu mengurangi volume sampah organik sekaligus memberi manfaat ekonomi.
“Dari sampah menjadi gizi. Jadi ada ekonomi yang berputar di masyarakat,” ujarnya.
Model tersebut mendapat perhatian dari Pemkot Bandung dan dinilai bisa direplikasi di wilayah lain, termasuk Tamansari yang memiliki keterbatasan lahan.