JAKARTA – Pemerintah meminta masyarakat untuk menunda sementara keberangkatan ibadah umrah menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Imbauan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak usai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1448 Hijriyah/2026 Masehi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3).
“Memang sementara ini, kita terkait dengan keberangkatan umroh, masih dalam peraturan mengimbau untuk menunda keberangkatan, karena eskalasi dari konflik. Kita tidak tahu perkembangannya seperti apa,” ujarnya.
Menurut Dahnil, langkah ini merupakan bentuk mitigasi agar jamaah Indonesia yang hendak berangkat ke Tanah Suci tetap terjamin keselamatannya.
Ia menegaskan bahwa imbauan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Dahnil menambahkan, kondisi konflik saat ini masih sangat dinamis sehingga pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi.
“Orientasi negara tentu adalah keselamatan warga negara karena kita tidak tahu eskalasi konflik di Timur Tengah akan berkembang seperti apa,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memastikan jamaah umrah Indonesia yang sudah berada di Arab Saudi tetap mendapatkan pendampingan.
Kementerian Haji dan Umrah bersama Kemenlu serta pihak penyelenggara perjalanan diminta aktif mendampingi jamaah hingga mereka bisa kembali ke Tanah Air dengan aman.
Data terakhir menunjukkan ada sekitar 43 ribu jamaah umrah asal Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah di Arab Saudi.
Pemerintah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan pihak terkait agar proses kepulangan jamaah berjalan lancar.
Sejak imbauan penundaan diberlakukan, jumlah jamaah yang berangkat umrah tercatat menurun.
Menurut Dahnil, penurunan ini menunjukkan masyarakat lebih berhati-hati dan mempertimbangkan faktor keselamatan di tengah situasi konflik yang belum menentu di Timur Tengah. **