DPRD Bandung Kritik LKPJ 2025, Soroti Minimnya Evaluasi Dampak Program

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menilai penyusunan dan penyampaian LKPJ Pemerintah Kota Bandung masih memerlukan perbaikan mendasar, khususnya dalam aspek tata kelola evaluasi kinerja.

Menurut Andri, selama ini LKPJ masih didominasi oleh indikator serapan anggaran sebagai tolok ukur keberhasilan. Padahal, indikator tersebut dinilai belum cukup untuk menggambarkan efektivitas program dalam menyelesaikan persoalan riil di masyarakat.

“Yang dibutuhkan publik bukan sekadar angka serapan anggaran tinggi, tetapi bukti nyata bahwa kemacetan berkurang, sampah tertangani, banjir terkendali, dan kualitas layanan publik meningkat,” ujar Andri.

Ia menegaskan, jika berbagai persoalan tersebut belum terjawab, maka perlu ada kejujuran untuk mengakui bahwa kinerja pemerintah belum optimal.

Baca Juga:

Banjir Rancabolang-Derwati, Farhan Fokus Utama Penanganan Darurat dan Kesehatan

Selain itu, DPRD juga menyoroti belum optimalnya aspek efisiensi dalam pelaksanaan program. Andri menyebut belum terdapat analisis yang kuat terkait perbandingan antara anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

“Tanpa analisis efisiensi yang jelas, sulit memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memperjelas keterkaitan antara capaian program dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga:

Empat RW Masih Terdampak Banjir di Rancabolang-Derwati, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Jangka Panjang

Menurutnya, LKPJ harus mampu menjelaskan secara transparan target mana yang tercapai, melampaui, atau justru tidak tercapai beserta alasannya.

Karena itu, DPRD Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan transformasi dalam penyusunan LKPJ menjadi lebih berbasis kinerja, dengan fokus pada outcome dan dampak (impact), bukan sekadar pemenuhan administratif.

“LKPJ tidak boleh hanya menjadi dokumen formal tahunan. Dokumen ini harus menjadi alat evaluasi yang jujur, tajam, dan menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan,” tegasnya.

Baca Juga:

Atasi Masalah Sampah, Bandung Raya Bangun PSEL di Sarimukti

DPRD, lanjut Andri, akan terus mengawal perbaikan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat Kota Bandung.