Pemkot Bandung Targetkan 400 Ribu KK Terverifikasi Lewat Digitalisasi Perlinsos hingga Akhir 2026

BANDUNG – Akurasi data kependudukan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam memperkuat program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Melalui pendataan dan verifikasi yang lebih terarah, Pemkot Bandung berupaya memastikan data masyarakat dapat menjadi acuan dalam penyaluran berbagai layanan dan program perlindungan sosial.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (5/10/2026).

Iskandar mengatakan, pada pekan ini Pemkot Bandung mulai memperkuat pembahasan dan penyiapan data kependudukan, termasuk data KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai bagian dari proses pendataan yang sedang berjalan.

“Sudah kita siapkan bahan-bahan dan perlengkapan untuk memproses data,” ujar Iskandar.

Baca Juga:

Kota Bandung Siapkan Pekerja Migran Terampil, Jepang hingga Jerman Buka Peluang Kerja

Ia menuturkan, pendataan dan verifikasi sebelumnya sudah mulai dilaksanakan. Untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai target, seluruh unsur perangkat daerah hingga kewilayahan diminta melakukan pemantauan secara berkala.

Dalam tahapan pendataan kali ini, terdapat sekitar 800 ribu kepala keluarga (KK) yang menjadi sasaran. Dari jumlah tersebut, Pemkot Bandung menargetkan sebanyak 400 ribu KK dapat diverifikasi hingga akhir 2026.

Iskandar pun menginstruksikan seluruh jajaran agar serius menjalankan proses pendataan dan verifikasi. Pasalnya, data yang terkumpul nantinya akan menjadi salah satu basis informasi untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Baca Juga:

6 Persimpangan di Bandung Sempat Terganggu Akibat Pencurian Kabel Traffic Light, Pengamanan Kini Diperketat

“Data verifikasi ini akan digunakan sebagai data untuk beberapa kegiatan, baik untuk pelayanan kesehatan maupun program lainnya. Maka saya harap kegiatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Iskandar mengakui masih ada data masyarakat yang belum tercatat maupun belum terinput dalam sistem. Oleh karena itu, proses pendataan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah hingga unsur kewilayahan.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi Digitalisasi Perlinsos dan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada 29 September 2026, Pemkot Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50 persen dari total 870.832 KK dapat terdaftar melalui Perlinsos hingga Desember 2026.

Baca Juga:

Lebih dari 200 Orang Keracunan Usai Santap Makanan Korea di Bandung, Polisi Turun Tangan

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat akurasi data kependudukan sehingga pelaksanaan program pelayanan publik dan perlindungan sosial di Kota Bandung bisa berjalan lebih tepat sasaran. **