Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Lindungi Jemaah Umrah di Tengah Konflik Iran

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah segera mengambil langkah darurat demi melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia.

“Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/3).

Ia menyampaikan hal tersebut setelah serangan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran memicu penutupan wilayah udara di sekitar zona konflik. Akibatnya, sejumlah jemaah asal Indonesia tertahan di berbagai bandara transit.

Maman menekankan perlunya koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:

Hari Ini Harga Emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian Serempak Turun

Menurutnya, koordinasi itu penting untuk menyusun skema mitigasi konkret. Misalnya pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang terlantar di negara transit.

“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat. Mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” katanya.

Selain itu, ia menekankan perlunya pusat informasi resmi satu pintu agar keluarga jemaah di Indonesia tidak panik.

Baca Juga:

Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik Per 18 April, Pertamax Turbo dan Dexlite Tembus Rp23 Ribuan per Liter

Maman mengingatkan pemerintah agar aktif memberikan perkembangan informasi secara berkala supaya masyarakat tidak terjebak hoaks di media sosial.

“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid,” ujarnya.

Ia juga mengimbau penyelenggara ibadah umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI agar jemaah mendapat pendampingan.

Baca Juga:

Awas, Jebakan di Dalam Layar Siap Menjerat Anak-anak

Sementara itu, Maman mengajak para jemaah tetap tenang dan mengikuti instruksi otoritas setempat maupun perwakilan RI di negara tempat mereka tertahan.

“Kami berharap jemaah umrah tetap tenang, dan memprioritaskan keselamatan diri,” katanya.

Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi hingga seluruh WNI berada dalam kondisi aman.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan memantau ketat kondisi jemaah di Arab Saudi pasca serangan AS-Israel terhadap Iran.

Berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah juga mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan.

Diketahui, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Presiden AS Donald Trump menyebut militer AS telah memulai operasi tempur besar-besaran di Iran.

Salah satu serangan berupa tujuh roket menghantam Teheran, bahkan dekat dengan kediaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan roket ke Israel serta sejumlah target di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan Presiden Prabowo Subianto siap berangkat ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi aman.

Pada 1 Maret 2026, pemerintah Iran mengonfirmasi tewasnya Ali Khamenei. Iran pun menetapkan masa berkabung 40 hari dan libur kerja selama sepekan. **