Komisi VI DPR: Stok BBM Aman karena Indonesia Punya Sumber Minyak Baru

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih dalam kondisi aman. Menurutnya, pemerintah memiliki strategi baru termasuk sumber minyak tambahan untuk menjaga pasokan.

“Jadi, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang bahwa tidak ada kenaikan dan stok kita sangat-sangat aman,” kata Andre di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu *1/4).

Ia menambahkan, saat ini kapal-kapal tanker pengangkut minyak menuju Indonesia sedang dalam proses melintasi Selat Hormuz di kawasan Teluk, Timur Tengah.

Andre menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang akan bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Baca Juga:

Pemkab Garut Ajukan Anggaran Tambahan Rp6,8 Miliar untuk Perbaikan Jalur Penghubung

“Jadi, tidak ada masalah tinggal soal proses administrasinya saja,” kata dia.

Politisi itu memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin distribusi serta ketersediaan BBM bagi masyarakat.

“Yang pasti kita apresiasi dan mendukung langkah pemerintah Presiden Prabowo soal tidak ada kenaikan BBM. Itu yang paling penting dulu,” katanya.

Baca Juga:

Komissi IV DPRD Jabar Minta Pembangunan Rumah Panggung Bagi Korban Banjir di Bekasi Dilanjutkan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tidak mengalami kenaikan.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3), Prasetyo menyebut keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” kata Prasetyo. **

Baca Juga:

Komisi III DPRD Jabar Dorong Validasi Data Pajak Kendaraan