Hasyim: Telur Busuk di Birokrasi dan Pasar Modal Jadi Target Pembersihan Presiden Prabowo

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan mengambil langkah besar untuk menata ulang birokrasi dan sektor swasta. Tujuannya jelas: membersihkan oknum-oknum yang dianggap sebagai “telur busuk” yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Informasi ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia yang berlangsung di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam, baik secara langsung maupun daring.

Menjawab pertanyaan moderator mengenai mundurnya sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), Hashim menegaskan sikap pemerintah.

“Sekarang, tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” katanya.

Baca Juga:

Hari Ini Harga Emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian Serempak Turun

Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo, menekankan bahwa pemerintah tidak akan segan menindak elit yang terlibat praktik kriminal maupun perusakan lingkungan di Indonesia.

Dalam diskusi panel tersebut, ia menyebut bahwa proses “pembersihan” birokrasi sudah mulai berjalan. Hashim memberi sinyal akan ada lebih banyak pimpinan lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.

Ia mencontohkan langkah tegas Presiden Prabowo di sektor lingkungan. Saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu, sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena diduga kuat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berujung pada hilangnya ribuan nyawa.

Baca Juga:

Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik Per 18 April, Pertamax Turbo dan Dexlite Tembus Rp23 Ribuan per Liter

“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” ujar Hashim.

Ia menambahkan, meski ada mekanisme peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utama pemerintah adalah keadilan yang presisi. Artinya, pencabutan izin tidak dilakukan sembarangan atau hanya karena tekanan massa.

Hashim juga menyoroti sektor pasar modal. Menurutnya, tindakan tegas akan menyasar pelaku manipulasi saham yang merugikan investor kecil. Ia menekankan bahwa praktik “goreng saham” tidak wajar dan harus diberantas.

Baca Juga:

Awas, Jebakan di Dalam Layar Siap Menjerat Anak-anak

“Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum, red) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” katanya. **