BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Lebih Cepat, Warga Diminta Antisipasi Risiko Kekeringan

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan lebih cepat memasuki musim kemarau tahun 2026 dibandingkan biasanya. Perubahan ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari lalu, yang kini bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan pemantauan iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan indeks ENSO berada di angka -0,28 (Netral) dan diperkirakan bertahan hingga Juni 2026. Namun, pada semester kedua tahun ini peluang munculnya El Niño kategori Lemah hingga Moderat mencapai 50-60 persen sehingga perlu diwaspadai.

“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3).

Ia menambahkan, peralihan angin baratan (Monsun Asia) menjadi angin timuran (Monsun Australia) menjadi tanda masuknya musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah Indonesia akan mulai mengalami kemarau pada April 2026.

Baca Juga:

Pemkab Garut Ajukan Anggaran Tambahan Rp6,8 Miliar untuk Perbaikan Jalur Penghubung

Wilayah tersebut meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menyebutkan 184 ZOM (26,3 persen) akan menyusul pada Mei 2026, dan 163 ZOM (23,3 persen) pada Juni 2026. Dari data tersebut, awal kemarau di 325 ZOM (46,5 persen) diprediksi lebih cepat dari biasanya, 173 ZOM (24,7 persen) sesuai rata-rata, dan 72 ZOM (10,3 persen) lebih lambat.

“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Baca Juga:

Komissi IV DPRD Jabar Minta Pembangunan Rumah Panggung Bagi Korban Banjir di Bekasi Dilanjutkan

BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2026 di 429 ZOM atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia. Sementara itu, 12,6 persen wilayah akan mengalami puncak kemarau pada Juli dan 14,3 persen pada September.

Wilayah yang diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian barat.

Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas. Kondisi kering akan mendominasi Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Papua.

Baca Juga:

Komisi III DPRD Jabar Dorong Validasi Data Pajak Kendaraan

Pada September, puncak kemarau masih terjadi di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar NTT, Sulawesi bagian utara dan timur, Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Papua.

BMKG juga memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 akan lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5 persen), normal di 245 ZOM (35,1 persen), dan hanya 3 ZOM (0,4 persen) di Gorontalo serta Sulawesi Tenggara yang berpotensi lebih basah.

“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya,” tambah Faisal.

Mengantisipasi risiko yang mungkin muncul, Faisal menekankan perlunya langkah strategis dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Di sektor pertanian, petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas hemat air, tahan kekeringan, dan berumur pendek.

“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Selain itu, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga harus ditingkatkan. Pemerintah daerah diminta menyiapkan mekanisme cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara serta memperkuat kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” pungkasnya. **