Fraksi PKS Kota Bandung Soroti Ketimpangan Ekonomi dan Efisiensi Anggaran dalam LKPJ Kota Bandung 2025

BANDUNG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi capaian statistik pembangunan, PKS menyoroti angka ketimpangan ekonomi yang masih tinggi serta struktur belanja daerah yang dinilai belum ideal.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto, menyatakan bahwa LKPJ ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka di atas kertas, tetapi harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga.

Capaian Statistik yang Mengesankan

Dalam keterangannya pada Rabu (13/5/2026), Eko mengakui kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam merealisasikan program dan anggaran patut mendapat apresiasi. Beberapa poin keberhasilan yang dicatat antara lain:

Baca Juga:

Antisipasi Krisis Sampah, Pemkot Bandung Akan Siapkan 25.000 Kompos Pit

Penyelesaian Program: Mencapai 90,97%.

Realisasi APBD: Menyentuh angka 96,93%.

Indikator Makro: Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang positif, serta tren penurunan angka kemiskinan.

Baca Juga:

Pemkot Bandung Perketat Pengawasan, Wali Kota Bakal Pidanakan Pelaku Jual Beli Kursi SPMB

“Sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Namun, pembangunan harus mampu menghadirkan rasa keadilan sosial dan manfaat yang merata bagi seluruh warga,” ujar Eko.

Warning Ketimpangan dan Struktur Belanja

Meski ekonomi bertumbuh, Fraksi PKS memberikan alarm keras terkait Koefisien Gini Kota Bandung yang berada di angka 0,420. Angka ini menunjukkan adanya jurang ketimpangan ekonomi yang cukup lebar di tengah masyarakat.

Baca Juga:

10 Insiden Warnai Perayaan Kemenangan Persib, Pemkot Bandung Pastikan Semua Tertangani

Selain itu, Eko menyoroti porsi belanja pegawai yang melampaui batas ideal. PKS mendorong Pemkot untuk lebih berani melakukan realokasi anggaran dari urusan administratif menuju belanja infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung.

Rendahnya serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga tak luput dari evaluasi. Menurut Eko, anggaran yang mengendap merupakan kerugian kesempatan (opportunity cost) bagi masyarakat. “Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kualitas perencanaan dan penganggaran daerah,” tegasnya.

Agenda Prioritas dan Transformasi Digital

Ke depan, Fraksi PKS mendorong Pemkot Bandung untuk melakukan lompatan kebijakan melalui financial engineering dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Terdapat beberapa agenda prioritas yang didorong untuk masuk dalam skema pembangunan, di antaranya:

Pelayanan Dasar: Pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan layanan kesehatan primer.

Infrastruktur: Percepatan pembangunan drainase dan efektivitas pengelolaan sampah.

Sosial: Penanganan kemiskinan berbasis data presisi serta perlindungan perempuan dan anak.

Ekonomi: Reformasi BUMD, optimalisasi aset, dan penciptaan lapangan kerja bagi warga lokal.

Mengawal Rekomendasi Pansus

Menutup pernyataannya, Eko menegaskan bahwa PKS akan terus mengawal rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung. Ia meminta agar poin-poin evaluasi tersebut diwujudkan secara konkret dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

“PKS siap menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi Pemkot Bandung. Kami ingin memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan yang progresif, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.