BANDUNG – Upaya membangun kemandirian penyandang disabilitas di Kota Bandung terus diperkuat lewat kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, dan komunitas disabilitas (Dilans).
Hal ini terlihat dalam kegiatan senam bersama, dialog interaktif, serta halal bihalal yang digelar di Kantor OJK Jabar, Jalan Ir. H. Juanda, Sabtu, 11 April 2026.
Sekitar 100 peserta hadir dalam acara tersebut. Kegiatan ini bukan hanya seremoni, melainkan bagian dari rangkaian kolaborasi lintas sektor yang fokus mendorong literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas.
Manager Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Jabar, Zam Zam Fuadain, menyebut kerja sama antara OJK dan Pemkot Bandung sudah berlangsung lama. Kini, program tersebut memasuki tahap penguatan melalui program Dia Kita (Disabilitas Berdaya, Keuangan Inklusif Tercipta).
“Kolaborasi ini bukan hal baru, tetapi terus berkembang. Kegiatan hari ini adalah bukti bahwa program yang dicanangkan bersama Pemkot Bandung tidak berhenti di seremoni, melainkan berlanjut dengan aksi nyata,” ujarnya.
Menurut Zam Zam, pendekatan yang dilakukan saat ini lebih terarah. Tidak hanya edukasi, tetapi juga penyediaan akses layanan keuangan yang ramah bagi disabilitas. Salah satu langkah konkret adalah pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan di industri jasa keuangan.
“Ke depan, kami ingin memastikan bahwa teman-teman disabilitas dapat mengakses layanan keuangan secara setara. Bahkan di frontliner, akan ada petugas yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat,” jelasnya.
Ketua Dilans Indonesia, Farhan Hemly, menuturkan kolaborasi ini sudah berjalan lebih dari dua tahun dan kini semakin matang. Ia menekankan, keterlibatan aktif komunitas menjadi kunci keberhasilan program.
“Dulu mungkin kami hanya menjadi objek kegiatan. Sekarang kami menjadi subjek, terlibat langsung dalam prosesnya. Ini yang membuat kolaborasi dengan OJK dan Pemkot Bandung menjadi lebih bermakna,” ungkapnya.
Farhan menjelaskan, sejak akhir tahun lalu, fokus kerja sama diarahkan pada penguatan literasi keuangan bagi kelompok disabilitas dan lansia. Kelompok ini dinilai rentan terhadap praktik penipuan sekaligus memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.
Lebih lanjut, Farhan menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya, program inklusi tidak cukup hanya berbasis regulasi, tetapi harus tumbuh dari tingkat akar rumput.
“Kami melihat sekarang ada lompatan. Pemkot Bandung mendorong gerakan sampai ke tingkat RW. Jadi bukan hanya komunitas yang bergerak, tetapi warga langsung terlibat. Ini menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan,” jelasnya.
Kegiatan rutin yang digelar setiap bulan di berbagai lokasi ini menjadi wadah konsolidasi sekaligus memperkuat jejaring antara pemerintah, regulator, dan komunitas. Pemilihan Kantor OJK Jabar sebagai lokasi kali ini juga dimaksudkan untuk menekankan aspek literasi keuangan dalam setiap kegiatan. **