Deflasi Jadi Sinyal Positif, Inflasi Tahunan Bandung Tetap Terkendali

BANDUNG – Kota Bandung mengawali tahun 2026 dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi sebesar 0,09 persen pada Januari 2026.

Angka tersebut sama dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan menjadi sinyal bahwa harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Deflasi tersebut menunjukkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang di pasar.

Kondisi ini patut diperhatikan masyarakat karena harga pangan strategis sangat memengaruhi pengeluaran rumah tangga sehari-hari.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil dari pengendalian harga yang berjalan baik.

Baca Juga:

PIHPS Update Harga Pangan: Harga Cabai Rawit Tembus Rp63.700 per Kilo dan Telur Ayam Rp31.400

“Kami mencermati data BPS dengan serius. Deflasi Januari ini merupakan kabar baik karena menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Ini berarti pasokan pangan berjalan lancar dan daya beli masyarakat Kota Bandung tetap terjaga,” ujarnya pada Selasa (3/2).

Penurunan harga sejumlah komoditas menjadi faktor utama deflasi. Cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, wortel, dan bawang merah tercatat turun harga. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,83 persen, dengan kontribusi 0,25 persen terhadap deflasi total.

Meski begitu, masyarakat tetap perlu waspada. Secara tahunan (year on year), Bandung masih mencatat inflasi sebesar 3,52 persen, sedikit lebih rendah dari inflasi nasional yang berada di angka 3,55 persen. Kenaikan tarif listrik dan harga emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi tahunan tersebut.

Baca Juga:

Rupiah Melemah Dipengaruhi Kekhawatiran Eskalasi Perang di Timteng

“Inflasi tahunan masih berada dalam rentang yang terkendali dan wajar. Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta instansi terkait agar stabilitas harga tetap terjaga, terutama menjelang periode-periode dengan potensi lonjakan permintaan,” jelas Farhan.

Farhan menambahkan, data BPS menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah. Pemkot Bandung melakukan berbagai langkah pengendalian, mulai dari pemantauan harga di pasar tradisional, penguatan distribusi pangan, hingga intervensi pasar bila terjadi gejolak harga.

“Kebijakan harus berbasis data. Karena itu, kami menjadikan rilis BPS sebagai dasar pengambilan keputusan agar setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya. **

Baca Juga:

Hari Ini Harga Emas UBS dan Galeri24 Naik, Antam Stabil