Wamenkomdigi Minta Platform Sosmed Perketat Akun Anak

JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria meminta platform media sosial memperketat proses pembuatan akun bagi anak-anak untuk memperkuat perlindungan mereka di ruang digital.

Nezar menjelaskan, sebagian besar platform media sosial yang diakses anak-anak berbasis user generated content (UGC) atau konten buatan pengguna. Karena itu, pengawasan lebih ketat dibutuhkan sejak tahap pendaftaran akun.

“Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan UGC. Untuk itu kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai atau yang berkarakter UGC untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya,” kata Nezar dalam siniar di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurutnya, penyaringan harus dilakukan sejak awal, terutama dalam proses verifikasi usia pengguna. Hal ini penting untuk memastikan apakah seorang anak diperbolehkan mengunggah konten di media sosial.

Baca Juga:

Pemkab Garut Ajukan Anggaran Tambahan Rp6,8 Miliar untuk Perbaikan Jalur Penghubung

Ia menambahkan, untuk pengguna berusia 13 tahun, akun media sosial semestinya dibuat atas persetujuan orang tua. Dengan begitu, aktivitas anak di ruang digital bisa dipantau dan mendapat bimbingan.

“Kalau dia (anak-anak) misalnya mau menikmati konten di media sosial yang dikhususkan untuk anak-anak seusia mereka, 13 tahun, itu juga bisa diketahui oleh orang tuanya,” katanya.

Pemerintah bersama platform digital kini membentuk sistem pengawasan bersama untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan konten negatif atau yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Baca Juga:

Komissi IV DPRD Jabar Minta Pembangunan Rumah Panggung Bagi Korban Banjir di Bekasi Dilanjutkan

Nezar menyebut pembahasan mekanisme pengawasan sudah dilakukan lewat sejumlah pertemuan dengan pihak platform.

Ia menjelaskan, langkah yang disepakati adalah pembuatan dashboard bersama untuk melakukan pengawasan dan pelaporan dari para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform digital.

“Sudah ada sejumlah pertemuan (dengan platform) yang membahas bagaimana teknik mengawasi ini dan itu disetujui oleh semua. Jadi kita bikin dashboard bersama untuk melakukan pengawasan berupa report (laporan) dari PSE-PSE ini,” tuturnya. **

Baca Juga:

Komisi III DPRD Jabar Dorong Validasi Data Pajak Kendaraan