BANDUNG – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, jadi fase penting buat ngebangun fondasi pembangunan lewat visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis).
Di tahun pertama, fokusnya ada di pembenahan tata kelola, penguatan data kewilayahan, plus percepatan intervensi sesuai kebutuhan riil warga.
Masuk tahun kedua, arah kebijakan geser ke penguatan dan perluasan dampak pembangunan. “Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujarnya.
Awal masa kepemimpinan Farhan nggak gampang. Kota Bandung dihadapkan sama tantangan besar: inflasi 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik PJU rusak, 112.000 warga menganggur, dan 27,2 persen rumah tangga belum punya septic tank standar.
Masalah sampah dan sanitasi juga jadi isu strategis yang butuh penanganan serius dan berkelanjutan.
Untuk jawab tantangan itu, Pemkot Bandung bikin fondasi kebijakan berbasis data lewat program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei menjangkau hampir 9.900 RT, bikin RT dan RW jadi sumber informasi utama.
Data sosial, infrastruktur, lingkungan, sampai kerentanan warga dikumpulin buat dasar kebijakan yang lebih presisi.
Kerangka pembangunan disusun dari data makro dan mikro, dengan lima indikator utama: sosial-demografi, infrastruktur, lingkungan-kesehatan, ekonomi, dan kelembagaan. “Dari sinilah pembangunan Kota Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” katanya.
Program Prakarsa Bandung Utama jadi motor implementasi di tingkat kewilayahan. Tahun 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran 96 persen.
Sebanyak 697 RW aktif jadi penggerak pembangunan lokal, diperkuat dengan aktivasi kembali siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial.
Dari sisi ekonomi, analisis desil nunjukin pertumbuhan tertinggi ada di 4.994 keluarga baru di desil 6–10 periode September 2025–Februari 2026.
Di bidang ketenagakerjaan, penempatan kerja sepanjang 2025 tembus 5.207 orang lewat berbagai skema: PKWT, job fair, magang, sampai penempatan internasional.
Capaian ini makin solid dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda 2024, bukti akuntabilitas dan tata kelola makin kuat.
Masuk tahun kedua, Farhan bilang fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan lewat tiga pilar kebijakan. “Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” ujarnya.
Pilar pertama: pembangunan infrastruktur strategis dengan target 100 persen ODF dan akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan 40 persen, plus kemantapan jalan 95 persen. Infrastruktur juga jadi stimulus ekonomi lewat padat karya dan rantai pasok lokal.
Pilar kedua: pemberdayaan masyarakat buat bikin kemandirian ekonomi dan tekan ketimpangan. Transformasi UMKM, penguatan ekosistem pariwisata, dan inklusivitas ekonomi jadi strategi utama.
Pilar ketiga: fokus ke ketenagakerjaan dan mobilitas sosial dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan 100 persen bagi pekerja rentan.
Ekosistem ketenagakerjaan inklusif diyakini bisa mempercepat mobilitas sosial vertikal warga Bandung. “Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” tutur Farhan.
Tahun kedua kepemimpinan Bandung Utama diarahkan bukan cuma jaga capaian, tapi juga memastikan dampak pembangunan makin terasa sampai ke tingkat RT dan RW. **