Safari Ramadhan, KDM “Audit” Terbuka APBD Bekasi 2026 dan Soroti Tata Ruang

BEKASI – Momentum Safari Ramadan 1447 Hijriah yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, berubah menjadi ajang “audit” terbuka APBD Kabupaten Bekasi 2026.

Dalam kesempatan itu, KDM menyinggung berbagai persoalan pembangunan, mulai dari proyek normalisasi sungai, tata ruang yang semrawut, hingga alokasi APBD Kabupaten Bekasi tahun ini.

“Kalau proyek jalan ketahuan. Ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 kilometer, kedalaman 5 kilometer. Gimana ukurnya? Lo nyemplung aja,” ujar KDM dalam sambutannya dikutip Antara, Minggu.

Ia menilai praktik alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab banjir berulang di Kabupaten Bekasi. Sawah diuruk untuk perumahan, setu ditimbun, hingga kawasan resapan yang berubah fungsi dengan izin tata ruang.

Baca Juga:

Hari Penyiaran Nasional ke-93, KPID Jabar Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Bangsa

“Rawa diuruk, setu diuruk, bikin rumah. Tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya mengizinkan. Giliran banjir, Pak Dedi,” katanya.

Menurut KDM, ketika sungai hendak dinormalisasi, sering muncul penolakan karena lahan bantaran sudah dikuasai. “Banjir, kagak mau sungainya dinormalisasi. Banjir kagak mau, hutan ditebangin. Hutan berubah jadi permukiman. Ya pasti banjir takdirnya,” tegasnya.

Di sela kegiatan, Dedi bahkan memanggil Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk menjelaskan alokasi anggaran daerah. Asep menyebut APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp7,7 triliun dengan alokasi pembangunan jalan mencapai Rp1,2 triliun.

Baca Juga:

KDM: Budaya Harus Jadi Identitas Ekonomi Cirebon

Dedi sempat mempertanyakan angka tersebut. “Perasaan kagak deh,” ucapnya. Namun ia kemudian menyatakan optimistis jika anggaran itu benar-benar sesuai nominalnya, pasti dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan dalam setahun.

Menutup Safari Ramadan Pemprov Jawa Barat, Dedi berpesan kepada jajaran pemerintah daerah agar fokus melayani masyarakat.

Mengacu data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 21 Februari 2026, postur APBD Kabupaten Bekasi berasal dari pendapatan daerah sebesar Rp7,280 triliun yang bersumber dari PAD, pajak dan retribusi daerah, transfer pemerintah pusat serta pendapatan lainnya. Realisasi pendapatan baru Rp352,68 miliar atau 4,84 persen.

Baca Juga:

KAI Daop 2 Bandung Beri Refund Penuh pada Penumpang Akibat Longsor Jalur Maswati-Sasaksaat

Sementara total belanja daerah mencapai Rp7,703 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp3,563 triliun, belanja barang, jasa, modal serta belanja lainnya. Realisasi belanja baru Rp108,43 miliar atau 1,41 persen. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam postur APBD 2026.

Selanjutnya, terkait alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan tahun ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi pada akhir 2025 menyatakan anggaran untuk kegiatan infrastruktur jalan 2026 sebesar Rp230 miliar. Anggaran ini mencakup jalan kabupaten dan jalan lingkungan.

Untuk jalan berstatus kabupaten, dialokasikan Rp156 miliar yang diperuntukkan bagi rekonstruksi, pembangunan, pemeliharaan, dan pelebaran dengan total volume sepanjang 40 kilometer.

Sementara untuk jalan lingkungan di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi, anggaran sebesar Rp74,5 miliar telah disiapkan. Seluruh alokasi tersebut dibahas secara berjenjang mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga tingkat daerah. **