Dinsos Kota Bandung Gencarkan Rehabilitasi Sosial dan Rumah Singgah

BANDUNG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung semakin serius dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai program rehabilitasi sosial kini dijalankan secara terintegrasi agar penanganan lebih maksimal. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Irvan Alamsyah, dalam acara Sonata Talkshow edisi Kamis, 7 Mei 2026.

Irvan menuturkan, rangkaian penanganan PMKS dimulai dari asesmen, penjangkauan, hingga pemulihan sosial. Program yang disiapkan mencakup bimbingan sosial bagi keluarga, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

“Kalau di bidang rehabilitasi sosial, program utama kami tentu asesmen dan penyaluran sosial. Selain itu ada bimbingan sosial untuk keluarga, anak, hingga penyandang disabilitas,” ujarnya.

Dalam praktiknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mendapat dukungan dari UPTD Rumah Singgah. Tempat ini menjadi lokasi sementara bagi PMKS hasil penjangkauan gabungan bersama lintas OPD, Satpol PP, Damkar, aparat kewilayahan, dan pihak lain dalam rangka penataan serta beautifikasi Kota Bandung.

Baca Juga:

Teknologi Autothermix Jadi Opsi Baru Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Di rumah singgah, PMKS memperoleh layanan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, obat-obatan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan anak, hingga rujukan lanjutan sesuai kebutuhan.

Selain itu, Dinsos Kota Bandung pernah melaksanakan program bimbingan fisik dan mental (Bintalsik) bersama Kodim. Program ini ditujukan bagi PMKS hasil penjangkauan untuk mengikuti pembinaan selama 14 hari di rumah singgah.

Perhatian terhadap penyandang disabilitas juga semakin ditingkatkan melalui kerja sama lintas sektor. Saat ini, Dinsos tengah menyusun kajian daycare inklusif bagi penyandang disabilitas, sesuai arahan Wali Kota Bandung.

Baca Juga:

DPRD Kota Bandung Usulkan Penambahan Armada Mitigasi Pohon Tumbang

Program tersebut melibatkan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM), relawan sosial, PKK, Karang Taruna, TKSK, hingga aparat kewilayahan agar penanganan lebih menyeluruh.

Menurut Irvan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah masih adanya keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Kondisi ini membuat penanganan sering terlambat dilakukan.

“Masih ada yang di-hide oleh keluarga. Padahal deteksi dini itu penting supaya penanganannya tepat,” katanya.

Baca Juga:

Diskominfo Bandung Fokus Rapikan Kabel Semrawut di Ruang Publik, Sepanjang 2026 Telah Tangani 41 Titik

Ia mencontohkan, ada kasus warga yang dikira mengalami gangguan jiwa, namun setelah diperiksa tenaga kesehatan dan psikolog ternyata merupakan penyandang disabilitas mental yang membutuhkan penanganan khusus.

Karena itu, penanganan dilakukan bertahap mulai dari respons kasus, pemeriksaan medis, rujukan psikolog maupun layanan kesehatan jiwa, hingga pendampingan keluarga dan lingkungan sosial.

Dinsos Kota Bandung juga mengakui bahwa fasilitas rumah singgah masih terbatas dan belum sepenuhnya representatif untuk menangani penyandang disabilitas yang memerlukan perlakuan khusus.

Meski begitu, kerja sama dengan komunitas, pemerintah provinsi, dan berbagai elemen masyarakat terus digencarkan agar layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan penyandang disabilitas semakin optimal di Kota Bandung. **