DPRD Jabar Konsultasi Ranperda Kebudayaan ke Pemerintah Pusat

PANITIA Khusus (Pansus) XII DPRD Jabar melakukan konsultasi dengan Kementerian Kebudayaan RI pada Kamis (30/4/2026). (Foto/Humas DPRD Jabar)
750 x 100 AD PLACEMENT

JAKARTA –  DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemajuan kebudayaan. Hal ini dilakukan mengingat besarnya potensi warisan budaya yang tersebar di berbagai daerah Jawa Barat. Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) XII DPRD Jabar melakukan konsultasi dengan Kementerian Kebudayaan RI pada Kamis (30/4/2026).

Ketua DPRD Jabar, Dr. Buky Wibawa, M.Si, menjelaskan bahwa kehadiran Pansus XII bertujuan meminta arahan langsung dari Menteri Kebudayaan. Menurutnya, Ranperda yang sedang dibahas harus diselaraskan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Dengan begitu, program pemajuan kebudayaan di Jawa Barat bisa berjalan lebih terukur dan efektif.

“Arah kebijakan tentang kebudayaan ini tidak terlepas dari kewenangan pusat. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan pun berperan penting mengenai peraturan dan perundang-undangannya untuk diadaptasikan di Jawa Barat,” ujar Buky.

Buky menambahkan, DPRD Jabar melalui Pansus XII berharap dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebudayaan, sehingga nilai-nilai budaya bisa dirasakan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

“Jawa Barat memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat besar. Karena itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar potensi budaya tersebut dapat terus dilestarikan sekaligus dikembangkan,” katanya.

Ketua Pansus XII DPRD Jabar, Ahab Sihabudin, menekankan bahwa kebudayaan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Jawa Barat.

Melalui pembahasan Ranperda ini, lanjut Ahab, pihaknya ingin memastikan kebudayaan mendapat perhatian serius. Hal itu termasuk dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar kebudayaan tidak hanya dilestarikan, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan daerah.

“Kami berharap Kementerian Kebudayaan dapat ikut mengawal keberlangsungan kebudayaan di Jawa Barat, sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah,” katanya.

Kunjungan konsultasi tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD bersama pimpinan dan anggota Pansus XII DPRD Jabar. Mereka diterima langsung oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, di ruang rapat Kementerian Kebudayaan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menyatukan arah kebijakan pemajuan kebudayaan antara pemerintah pusat dan daerah. **

750 x 100 AD PLACEMENT
Anda mungkin juga menyukainya
930 x 180 AD PLACEMENT

Beritanya Orang Bandung

Menu