Lantik 33 Kepala Sekolah dan 67 Pejabat Pengawas, Farhan Tekankan Integritas Aparatur

BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, resmi melantik 100 pejabat baru di lingkungan Pemkot Bandung. Mereka terdiri dari 67 pejabat pengawas serta 33 kepala sekolah. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Jumat (13/3/2026).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus memperkuat pelayanan publik. Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan agar lebih optimal.

Dalam sambutannya, Farhan menegaskan pentingnya integritas sebagai dasar utama kerja aparatur. “Dalam setiap pelantikan dan setiap apel saya selalu mengingatkan satu kata kunci, yaitu integritas. Integritas adalah wajah pelayanan publik di mata masyarakat. Semakin baik integritas kita, maka semakin baik pula wajah pemerintah di mata masyarakat,” ujar Farhan.

Ia menambahkan, setelah satu tahun masa kepemimpinannya, Pemkot Bandung telah melakukan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil survei itu akan dipublikasikan sekitar dua pekan mendatang, sebagai tolok ukur tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Baca Juga:

Usai Euforia, Farhan Ingatkan ASN Bandung Fokus Hadapi Pekerjaan Rumah Kota

Khusus bagi kepala sekolah yang baru dilantik, Farhan menekankan peran besar dunia pendidikan dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Menurutnya, kepala sekolah bukan hanya memimpin lembaga, tetapi juga membimbing guru, tenaga kependidikan, sekaligus menjadi teladan bagi siswa.

“Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat tumbuhnya anak-anak. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian harus ditanamkan sejak dini,” katanya.

Farhan menilai, integritas tenaga pendidik akan menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Hal itu diyakini akan berpengaruh besar terhadap arah bangsa dalam kurun 10 hingga 30 tahun ke depan.

Baca Juga:

Persib Juara Super League, Kota Bandung Berpesta dan Jalanan Membiru

Ia juga menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk penyegaran organisasi sekaligus meningkatkan kompetensi aparatur.

“Ini adalah bagian dari dinamika birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Farhan menuturkan, penataan jabatan dilakukan melalui evaluasi serta diskusi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Bandung. Ia menekankan bahwa pejabat yang dilantik memiliki peran penting dalam mendukung visi pembangunan Bandung UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis).

Baca Juga:

Pemkot Bandung Libatkan Mahasiswa dan Atlet dalam Aksi Bebersih Kota

Selain integritas, Farhan juga mengingatkan aparatur agar bijak berkomunikasi di era digital. Ia menekankan pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi digital bahkan sudah tercantum dalam fakta integritas yang ditandatangani pejabat baru.

“Hindari penggunaan kata-kata yang tidak pantas, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, maupun konten yang dapat memberikan dampak negatif,” pintanya. **