JAKARTA – Gelombang pertama evakuasi WNI dari kawasan konflik Timur Tengah akhirnya tiba di tanah air. Sebanyak 22 warga negara Indonesia berhasil dipulangkan melalui jalur transit di Baku, Azerbaijan, sebelum mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/3). Kepulangan mereka menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan warganya di tengah eskalasi konflik internasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan, “Pemerintah memberikan upaya nyata dalam memberikan perlindungan maksimal kepada WNI, sekaligus memastikan keselamatan warga negara tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika konflik internasional.”
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari sehari setelah kepulangan gelombang pertama WNI dari Timur Tengah. Ia menilai keberhasilan evakuasi tidak lepas dari kerja keras Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di kawasan yang terus memantau situasi keamanan dan memastikan proses repatriasi berjalan aman serta terkoordinasi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan gelombang evakuasi berikutnya. Menurut data Kementerian Luar Negeri, sebanyak 10 WNI tambahan dijadwalkan tiba pada Rabu (11/3), sehingga total 32 orang akan segera kembali ke tanah air. Mereka terdiri dari pekerja migran, pelajar, mahasiswa, hingga turis yang sempat terjebak di wilayah konflik.
Djamari mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri RI beserta seluruh unsur terkait yang terlibat dalam proses evakuasi. Ia menekankan bahwa pemantauan terhadap kondisi di Timur Tengah akan terus ditingkatkan demi memastikan keselamatan WNI yang masih berada di sana.
“Pemerintah juga mengimbau para WNI yang berada di kawasan konflik Timur Tengah untuk terus berkoordinasi dengan perwakilan RI setempat guna memastikan keselamatan dan kelancaran proses repatriasi,” jelas Djamari.
Langkah ini sejalan dengan arahan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyiagakan Atase Pertahanan RI di sejumlah negara terdampak konflik untuk mendata dan merencanakan evakuasi WNI. Pemerintah pun membentuk Tim Krisis sebagai antisipasi jika eskalasi konflik semakin meluas. **