Banyumas Bikin Heboh, Sampah Jadi Motor Ekonomi Hijau

BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten (PemkaB) Banyumas, Jawa Tengah sedang serius melakukan terobosan dalam  pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Tak sekadar  membereskan masalah lingkungan, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pembangunan kawasan industri. Semua ini jadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang lagi digencarkan.

Transformasi nyata bisa dilihat di TPST Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja. Di sana, fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dan Recycling Center resmi beroperasi. Tempat ini jadi simbol perubahan cara pandang: sampah bukan lagi beban, tapi sumber daya yang bisa diolah untuk kebutuhan industri sekaligus mengurangi tekanan ke lingkungan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono yang hadir di peluncuran fasilitas itu bilang, Banyumas layak dijadikan contoh nasional. Menurutnya, pemerintah daerah nggak cuma nunggu kebijakan pusat, tapi sudah bergerak duluan dengan sistem yang rapi dan berkelanjutan.

Padahal, seruan perang melawan sampah baru disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Rakornas 2026 di Bogor, Senin (2/2). Tapi Banyumas sudah melangkah lebih dulu dengan aksi nyata di lapangan. Pemerintah daerah turun langsung, melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam satu ekosistem pengelolaan sampah.

Baca Juga:

Pemkab Garut Ajukan Anggaran Tambahan Rp6,8 Miliar untuk Perbaikan Jalur Penghubung

Data Pemkab Banyumas menunjukkan, tingkat pengelolaan sampah di daerah ini sudah tembus 77 persen. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional yang masih sekitar 30 persen. Artinya, sistem hulu-hilir yang mereka jalankan benar-benar efektif.

Kementerian Lingkungan Hidup menilai Banyumas berhasil keluar dari pola lama kumpul-angkut-buang, yang sudah nggak relevan lagi. Soalnya, TPA di banyak daerah sudah penuh dan nggak mampu menampung timbulan sampah yang terus meningkat.

Indonesia punya sekitar 4.494 TPS3R, tapi sepertiganya nggak aktif karena nggak ada sistem hilir yang jelas. Banyumas beda. Mereka menghubungkan TPS3R dan TPST dengan RDF dan recycling center, jadi sampah yang dipilah masyarakat punya tujuan akhir yang pasti.

Baca Juga:

Komissi IV DPRD Jabar Minta Pembangunan Rumah Panggung Bagi Korban Banjir di Bekasi Dilanjutkan

Kuncinya ada di offtaker. RDF Banyumas langsung diserap industri semen, seperti PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dan PT Sinar Tambang Arthalestari. Menurut Diaz, kepastian pasar ini bikin sistem berkelanjutan, nggak cuma bergantung subsidi.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, pengelolaan sampah di daerahnya bukan sekadar urusan kebersihan, tapi bagian dari pembangunan ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan 13 Program Unggulan Trilas yang jadi kerangka pembangunan Banyumas.

Program ke-9 Trilas, yaitu percepatan pembangunan kawasan industri, jadi konteks utama. Sampah diolah jadi RDF untuk bahan bakar alternatif industri semen, sementara sampah anorganik diproses jadi bahan daur ulang bernilai tambah.

Baca Juga:

Komisi III DPRD Jabar Dorong Validasi Data Pajak Kendaraan

Industri di Banyumas nggak cuma dimaknai sebagai pabrik besar, tapi rangkaian aktivitas ekonomi: pemilahan, pengolahan, logistik, sampai produk turunan. Rantai ini membuka peluang kerja luas buat masyarakat lokal.

Efisiensi anggaran

Transformasi ini juga bikin anggaran daerah lebih efisien. Tahun 2018, biaya pengelolaan sampah Banyumas sekitar Rp40 miliar per tahun. Setelah sistem terintegrasi, turun jadi di bawah Rp10 miliar pada 2025.

Selain hemat, pengelolaan sampah malah menghasilkan duit. Pemkab mencatat pendapatan sekitar Rp2 miliar dari sektor ini, dan angka itu diprediksi naik seiring pengembangan produk turunan kayak biji plastik KW3, material bangunan, dan produk daur ulang lainnya.

Ekosistem pengelolaan sampah Banyumas sudah menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja, mayoritas masyarakat lokal, termasuk kelompok perempuan. Bukti nyata kalau sampah bisa jadi sumber lapangan kerja.

Langkah Banyumas juga bikin investor tertarik, bahkan dari luar negeri. Mereka datang buat belajar sistem ini sekaligus menjajaki peluang investasi di industri hijau berbasis ekonomi sirkular.

Pengakuan internasional datang dari UNCDF yang kasih hibah 150.000 dolar AS. Banyumas jadi satu-satunya daerah di Indonesia yang dapat hibah ini, sebagai seed grant buat memperkuat sistem pengelolaan sampah dan ekonomi hijau.

Jadi rujukan nasional

Langkah Banyumas sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan persampahan sebagai isu strategis nasional. Kementerian PU juga sudah bangun enam TPST dan empat fasilitas pemrosesan akhir berbasis lingkungan di Banyumas.

Keberhasilan Banyumas bikin daerah lain kepincut. Salah satunya Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan datang langsung buat lihat sistem Banyumas. Menurutnya, keberhasilan Banyumas bukan soal jumlah fasilitas, tapi konsistensi ekosistem dan tata kelola.

Masalah sampah memang bukan sekadar soal kebersihan, tapi juga kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan hidup manusia. Banyumas berhasil membuktikan kalau sampah bisa diubah jadi fondasi pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan bikin daerah punya daya saing. (ANTARA)**