BANYUMASÂ – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mempercepat pengelolaan sampah perkotaan dengan mencontoh keberhasilan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang mampu mengolah hingga 78 persen timbulan sampah harian.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan hal ini saat menghadiri peluncuran RDF dan Recycling Center di TPST Gawa Berkah, Desa Sokaraja Kulon, pada Selasa (3/2). Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan tujuh camat dari wilayah yang memiliki persoalan sampah cukup serius.
Farhan menegaskan bahwa Kota Bandung masih menghadapi tantangan besar. Dari total produksi sampah harian lebih dari 1.500 ton, baru sekitar 22 persen yang berhasil diolah.
âSaya tidak melihat berapa besar sampah yang dikelola, tapi rasionya. Banyumas sudah 78 persen, Bandung baru 22 persen. Artinya kami masih punya masalah besar dan harus banyak belajar,â ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Bandung telah menerima surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ditandatangani langsung oleh Menteri. Surat tersebut berisi parameter kuantitatif yang harus dicapai dalam pengelolaan sampah terintegrasi.
Menurut Farhan, kebijakan pengelolaan sampah harus sejalan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai arahan Presiden. Karena itu, Bandung terus mendorong inovasi baik dari sisi teknologi maupun manajemen.
âTidak ada one fix for all dalam pengelolaan sampah. Teknologi sangat tergantung pada volume, jenis sampah, dan budaya masyarakat. Bandung punya karakteristik sendiri, termasuk tidak memiliki TPA,â katanya.
Sebagai langkah nyata, Pemkot Bandung meluncurkan program Gas Lah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) di 1.596 RW. Program ini menugaskan satu petugas di setiap RW untuk memastikan pemilahan sampah dilakukan langsung dari rumah tangga.
âPetugasnya mengetuk pintu rumah warga, memastikan sampah dipilah. Sampah organik harus selesai di tingkat kelurahan, sementara anorganik diolah lebih lanjut,â jelas Farhan.
Ia menilai keberhasilan Banyumas bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada ekosistem dan integritas tata kelola. âKami ingin belajar bagaimana Banyumas menjaga integritas pengelolaan sampah, sehingga tata kelolanya berjalan baik dan berkelanjutan,â ujarnya.
Farhan menambahkan, Bandung menargetkan peningkatan pengolahan sampah dari 22 persen menuju 80 persen secara bertahap. âBelajar dari Banyumas adalah bagian dari solusi jangka pendek dan proyeksi jangka panjang Kota Bandung,â ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menjelaskan bahwa keberhasilan daerahnya berawal dari perubahan paradigma. Sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sumber daya bernilai ekonomi.
Sejak 2018, Banyumas meninggalkan sistem TPA konvensional dan incinerator, lalu beralih ke pendekatan desentralisasi berbasis TPST, TPS 3R, dan recycling center yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
âSekarang Banyumas punya sekitar 45 unit TPST, TPS 3R, dan PDU yang aktif. Kami menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja, mayoritas ibu-ibu yang memilah sampah,â kata Sadewo.
Dari sisi anggaran, ia menyebutkan efisiensi yang signifikan. Biaya pengelolaan sampah yang semula mencapai Rp40 miliar per tahun pada 2018, kini turun menjadi di bawah Rp10 miliar pada 2025. Bahkan, Banyumas mulai menghasilkan pendapatan dari pengolahan sampah melalui RDF dan daur ulang plastik.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara KSM dengan mitra swasta serta peluncuran RDF dan Recycling Center di TPST Sokaraja Kulon. Ke depan, Pemkab Banyumas menargetkan pembangunan minimal 10 RDF dan Recycling Center sebagai penguat ekonomi sirkular berbasis masyarakat. **