BANDUNG – Pada Selasa, 27 Januari 2026, Pemerintah Kota Bandung turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi banjir yang melanda Komplek Sukup, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan warga terkait genangan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Kegiatan monitoring dilakukan dengan menyusuri titik-titik rawan banjir, terutama di area pertemuan aliran Sungai Cicalobak dan Cipanjalu. Pemkot ingin memastikan penyebab utama banjir sekaligus mencari solusi yang bisa segera diterapkan.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa banjir di wilayah tersebut dipicu oleh tingginya debit air kiriman dari sejumlah sungai. Selain itu, kondisi sungai yang dangkal dan belum tertata dengan baik turut memperparah genangan yang terjadi.
Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati, menjelaskan bahwa salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah pemasangan hidro chamber atau rumah pompa berukuran sekitar 10 x 10 meter.
Hidro chamber ini berfungsi sebagai tempat pompa air untuk mengalirkan limpasan dari Sungai Cicalobak ke Sungai Cipanjalu.
“Secara fungsi, hidro chamber ini adalah rumah pompa yang tidak memerlukan konstruksi besar seperti rumah pompa konvensional. Pompa akan ditempatkan di bagian bawah untuk memompa air dari saluran yang meluap agar tidak menggenangi kawasan permukiman,” jelas Dini.
Ia berharap, pemasangan hidro chamber dapat mengurangi genangan air di area Komplek Sukup, terutama saat debit air sungai meningkat akibat hujan deras dan kiriman air dari wilayah hulu.
Dalam dialog bersama warga dan petugas lapangan terungkap, banjir di kawasan tersebut kerap terjadi akibat pertemuan arus dua sungai dengan debit besar, sementara kondisi sungai di bawah jembatan masih dangkal.
Warga mengusulkan pendalaman dan pelurusan sungai serta pembangunan tanggul agar aliran air tidak saling berbenturan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung serius mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang.
Namun demikian, ia mengakui sebagian penanganan membutuhkan koordinasi lintas kewenangan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Untuk beberapa usulan, seperti sodetan sungai dan pembangunan tanggul skala besar, itu membutuhkan rekomendasi teknis dan perizinan dari BBWS serta koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Proses administrasinya memang tidak singkat,” ujar Farhan.
Meski demikian, Farhan menyebut Pemkot Bandung telah memiliki langkah konkret yang bisa diprioritaskan pada tahun 2026, seperti pengadaan pintu air dan optimalisasi pompa yang sudah ada. Ia berharap solusi teknis ini dapat segera direalisasikan setelah Lebaran.
“Targetnya, setelah Lebaran bisa mulai berjalan. Desain diperkirakan sekitar satu bulan, lalu dilanjutkan pelaksanaan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi risiko banjir yang selama ini terjadi hampir setiap tahun,” katanya.
Pemkot Bandung memastikan akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak agar penanganan banjir di Komplek Sukup dapat berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. **