100 Hari Farhan-Erwin Dinilai Minim Gebrakan, DPRD Kota Bandung Layangkan Kritik Tajam

Bandung, 29 Mei 2025 — Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Farhan dan Erwin, resmi memasuki 100 hari masa kerja. Namun, alih-alih menuai apresiasi, keduanya justru mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Bandung. Sekretaris Komisi 1 DPRD, Kang Susanto, menilai masa awal kepemimpinan Farhan-Erwin lebih banyak diwarnai seremoni ketimbang aksi nyata.

“Belum terlihat arah kerja yang jelas, apalagi gebrakan konkret untuk menjawab persoalan mendesak di Kota Bandung,” ujar Susanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/5).

Tak Ada Rencana Kerja yang Terpublikasi

Salah satu kritik utama yang disampaikan Susanto adalah absennya rencana kerja resmi yang disampaikan ke publik. Tanpa indikator kinerja atau target yang terukur, menurutnya, masyarakat sulit menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah.

Baca Juga:

Pemkot Bandung Raih Penghargaan Pengelolaan Sampah Jabar, Farhan: Ini Motivasi untuk Bekerja Lebih Keras

“Ini jadi pertanyaan mendasar: sebenarnya apa yang dikerjakan selama 100 hari ini?” tegasnya.

Dominasi Seremoni, Minim Inovasi

Alih-alih menghadirkan inovasi birokrasi, pemerintahan Farhan-Erwin dinilai masih terjebak dalam pola lama: penuh agenda seremoni namun miskin terobosan. Menurut Susanto, tidak terlihat langkah serius dalam reformasi pelayanan publik, transformasi digital, atau peningkatan efisiensi birokrasi.

Baca Juga:

BRIN Serahkan Alat Pengolah Sampah Lahsamor kepada Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bandung

Pelayanan Publik Lamban, Sampah dan Banjir Tak Tertangani

Kritik juga diarahkan pada lambannya respons terhadap laporan masyarakat. Aduan publik kerap ditanggapi lambat, dengan prosedur berbelit-belit yang memicu kekecewaan.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya langkah progresif dalam menangani dua masalah klasik Kota Bandung: sampah dan banjir. Kasus tumpukan sampah di Pasar Gedebage bahkan sampai mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga:

Rindu Rindang Langkah Nyata Pemkot Bandung Selamatkan Lingkungan, Farhan: Penghijauan Jadi Investasi Jangka Panjang

“Penanganan banjir pun masih bersifat reaktif, bukan sistematis. Tidak ada rencana jangka pendek maupun panjang yang terlihat,” ucapnya.

Jabatan Kosong Dibiarkan, Aset Tak Transparan

Susanto juga menyoroti sejumlah posisi strategis di pemerintahan kota yang masih kosong hingga kini. Menurutnya, hal ini berdampak pada terganggunya layanan masyarakat.

“Pemkot juga belum menunjukkan komitmen dalam transparansi pengelolaan aset. Belum ada sistem digital terbuka yang bisa diakses publik,” tambahnya.

Kolaborasi Masih Jadi Slogan

Meskipun Wali Kota kerap menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik, Susanto menilai hal itu belum diwujudkan dalam kebijakan nyata. Masyarakat, kata dia, belum benar-benar dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan.

DPRD Siap Terus Mengawal

Mengakhiri catatan kritisnya, Susanto menekankan bahwa 100 hari pertama seharusnya menjadi fondasi awal, bukan sekadar masa adaptasi. Ia menegaskan DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi pengawasan.

“Farhan dan Erwin harus segera keluar dari zona nyaman dan menunjukkan aksi nyata. Janji kampanye harus ditagih dan direalisasikan,” tutupnya.