Tumpukan Sampah Menggunung di Ciwastra, DPRD Desak Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Segera Berkolaborasi

Persoalan sampah di Kota Bandung kini dinilai telah memasuki tahap darurat dan tidak lagi bisa dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah kota semata. Kondisi penumpukan sampah yang terjadi di TPS Pasar Ciwastra menjadi sinyal serius bahwa sistem pengelolaan sampah di Bandung Raya membutuhkan penanganan menyeluruh dari pemerintah daerah hingga tingkat provinsi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menegaskan, krisis sampah yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan kebijakan regional, khususnya mengenai pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti serta lambatnya realisasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka. Menurutnya, pembatasan ritase pengangkutan sampah ke Sarimukti berdampak langsung terhadap menumpuknya sampah di sejumlah TPS lingkungan di Kota Bandung dan wilayah sekitarnya.

Ia menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu segera mengambil langkah strategis agar kondisi tidak semakin memburuk. Salah satu langkah yang dianggap mendesak adalah menghentikan kebijakan pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPA Sarimukti secara kaku, karena volume sampah harian di kota dan kabupaten terus meningkat. Selain itu, percepatan pembangunan TPPAS Legok Nangka juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar Bandung Raya tidak terus menghadapi ancaman krisis sampah setiap hari.

Selain mempercepat proyek Legok Nangka, pemerintah provinsi juga didorong untuk melakukan landfill mining di kawasan Sarimukti guna memperpanjang usia layanan TPA tersebut. Upaya tersebut dianggap sebagai solusi realistis sambil menunggu fasilitas pengolahan sampah regional baru dapat beroperasi secara penuh. Pemerintah provinsi bersama pihak terkait juga diminta melihat persoalan sampah secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi pengelolaan di tingkat kota dan kabupaten.

Baca Juga:

Pemkab Garut Ajukan Anggaran Tambahan Rp6,8 Miliar untuk Perbaikan Jalur Penghubung

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung juga diminta melakukan pembenahan serius dalam sistem pengelolaan sampah dari hulu. Edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah dinilai harus diperkuat agar volume sampah yang masuk ke TPS dapat ditekan. Penguatan sistem pengumpulan sampah terpilah hingga tingkat RW dan kelurahan juga dianggap penting agar proses pengolahan menjadi lebih efektif.

Pengolahan sampah organik disebut harus menjadi prioritas utama karena jenis sampah tersebut mendominasi komposisi sampah di Kota Bandung. Berbagai metode pengolahan lokal seperti penggunaan maggot, komposter, biodigester, hingga rumah olah organik dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.

Menurutnya, solusi persoalan sampah tidak cukup hanya memindahkan sampah dari TPS menuju TPA. Pemerintah perlu melakukan perubahan sistem secara menyeluruh mulai dari pemilahan, pengolahan, hingga kebijakan regional yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Penanganan sampah juga harus menjadi prioritas dalam kebijakan dan penganggaran daerah agar krisis serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

Baca Juga:

Komissi IV DPRD Jabar Minta Pembangunan Rumah Panggung Bagi Korban Banjir di Bekasi Dilanjutkan