Pemkot Bandung Awasi Distribusi MinyaKita, Harga di Pasar Tembus Rp21 Ribu

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Sederhana, Senin 20 April 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang serta harga tetap terkendali menjelang hari-hari besar.

Dalam pengecekan tersebut, ditemukan harga minyak goreng MinyaKita di sejumlah lapak mencapai Rp21.000 per liter. Kenaikan ini terjadi terutama di luar jalur distribusi resmi yang ditetapkan pemerintah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa distribusi MinyaKita saat ini terbagi dalam dua mekanisme. Sebanyak 30 persen disalurkan melalui Perum Bulog, sementara 70 persen lainnya mengikuti mekanisme pasar bebas.

“Distribusi yang melalui Bulog tetap dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter dan tersedia di mitra retail resmi yang ditandai dengan poster,” ujarnya.

Baca Juga:

Disnaker Kota Bandung Gelar 139 Paket Pelatihan, Targetkan 2.780 Peserta untuk Tekan Pengangguran

Farhan menambahkan, masyarakat bisa mendapatkan harga sesuai HET jika membeli di mitra Bulog. Namun, di luar jaringan tersebut, harga mengikuti kondisi pasar dan ditentukan oleh distributor.

“Kami melihat di lapangan, harga bisa bervariasi antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter karena mengikuti mekanisme pasar,” katanya.

Pemkot Bandung menilai, porsi distribusi dari Bulog yang hanya 30 persen membuat upaya stabilisasi harga belum maksimal. Kondisi ini semakin terasa ketika distribusi di pasar bebas mengalami kendala.

Baca Juga:

Ancaman “Macet Horor”, Warga Tolak Penutupan Jalan Diponegoro dalam Proyek Plasa Gedong Sate-Gasibu

Hasil dialog dengan pedagang juga menunjukkan adanya hambatan untuk menjadi mitra Bulog. Beberapa pedagang mengaku kesulitan memenuhi syarat administrasi serta kewajiban pembayaran purchase order (PO) secara tunai yang dianggap memberatkan.

Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bandung berencana menurunkan petugas untuk membantu pedagang kecil agar lebih mudah bergabung menjadi mitra Bulog.

Selain itu, pengawasan distribusi diperketat dengan melibatkan Satgas Pangan, kepolisian, dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik penimbunan yang bisa memicu kelangkaan.

Baca Juga:

Kota Bandung Uji Coba Gerakan Bersih Minggu Pagi, Libatkan 4.600 ASN dan Gober

“Operasi pengawasan terus dilakukan untuk memastikan suplai berjalan lancar dan tidak ada penimbunan. Jika ditemukan pelanggaran, akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Data lapangan menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Kota Bandung mencapai sekitar 13.500 karton per minggu. Dari jumlah tersebut, Bulog hanya menyuplai 4.500 karton atau sekitar 30 persen, sedangkan sisanya dipenuhi oleh distributor pasar bebas.

Selain minyak goreng, Pemkot Bandung juga memantau komoditas lain. Untuk beras, harga relatif stabil dan seragam di berbagai titik penjualan.

Namun, beberapa bahan pokok seperti gula dan kedelai mengalami kenaikan harga. Hal ini dipengaruhi oleh faktor produksi serta distribusi global yang berdampak pada pasokan dalam negeri.

Pemkot Bandung memastikan pemantauan akan terus dilakukan secara berkala. Tujuannya agar harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga sehingga masyarakat tidak terbebani. **