BANDUNG – Litbang Kompas merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas warga Bandung memberikan penilaian positif terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Survei ini juga mencatat tingginya optimisme masyarakat terhadap arah pembangunan kota.

Survei bertajuk Teropong Daerah Kota Bandung dilakukan pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026 dengan melibatkan 400 responden. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Wali Kota Bandung tercatat sebesar 65,9 persen.

Jika dilihat lebih rinci, 7,3 persen responden menyatakan sangat puas dan 58,6 persen puas. Sementara itu, 28,8 persen menyatakan tidak puas, 2,0 persen sangat tidak puas, dan 3,3 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Selain kepuasan, survei juga menilai citra kepemimpinan Wali Kota Bandung selama setahun terakhir. Sebanyak 73,1 persen responden memberikan penilaian positif, terdiri dari 7,8 persen sangat baik dan 65,3 persen baik. Adapun 21,6 persen menilai buruk, sisanya tidak menjawab.

Baca Juga:

Atasi Masalah Sampah, Bandung Raya Bangun PSEL di Sarimukti

Optimisme masyarakat terhadap arah pembangunan Kota Bandung juga tercatat tinggi, yakni 81,4 persen. Dari jumlah itu, 12,9 persen menyatakan sangat optimistis dan 68,5 persen optimistis. Sedangkan 14,5 persen tidak optimistis, 2,2 persen sangat tidak optimistis, dan sebagian kecil tidak menjawab.

Peneliti Litbang Kompas, Christian MM, menyebut hasil survei ini menunjukkan adanya konsolidasi dalam satu tahun pertama pemerintahan.

“Survei persepsi publik ini menunjukkan adanya upaya konsolidasi dan penguatan arah pembangunan di Kota Bandung. Meski terdapat beberapa catatan pada bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang dinilai masih belum optimal, hasil ini menunjukkan adanya apresiasi publik yang nyata terhadap kerja-kerja konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Humas Kota Bandung, Kamis 16 April 2026.

Baca Juga:

Pemkot Pastikan Warga Terlibat dalam Rencana BRT Bandung

Survei juga menyoroti kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Layanan kesehatan memperoleh tingkat kepuasan 85,9 persen, administrasi kependudukan 84,3 persen, dan pendidikan 83,8 persen.

Sektor infrastruktur kota mendapat penilaian 80,8 persen, sementara transportasi 77,9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar layanan publik dianggap memberi manfaat nyata bagi warga.

Meski begitu, survei tetap memberikan catatan bagi Pemkot Bandung. Pada sektor ekonomi, kepuasan masyarakat hanya 53,5 persen. Hal ini menandakan perlunya percepatan program penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta dukungan bagi UMKM.

Baca Juga:

Monitoring Kelurahan Panjunan, Wali Kota Fokus Drainase, Lampu Jalan, dan PKL

Selain itu, aspek tata kelola pemerintahan juga perlu diperkuat, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Survei turut mencatat bahwa kondisi Kota Bandung dalam setahun terakhir dinilai semakin baik, terutama dalam hal inklusivitas sosial, ketertiban umum, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas warga.

Menanggapi hasil survei, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa optimisme masyarakat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus bekerja nyata.

“Kami bersyukur melihat tingkat optimisme masyarakat terhadap arah pembangunan Kota Bandung yang mencapai lebih dari 81 persen. Kepercayaan ini menjadi mandat bagi kami untuk terus menghadirkan kerja nyata yang lebih terukur dan berdampak. Survei ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Farhan.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Bandung akan terus memperkuat sektor ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur agar lebih merata.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat penguatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta percepatan pembangunan infrastruktur kota agar semakin merata dan berkualitas, sehingga setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Pemkot Bandung juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan hasil survei ini, Pemkot Bandung menjadikannya sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat arah pembangunan kota di masa mendatang. **