PRD Jabar Bentuk Pansus XIII Bedah Rapor Pemprov Tahun 2025

BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) XIII untuk membedah rapor kinerja Pemprov Jabar yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menegaskan bahwa pembentukan pansus ini merupakan langkah krusial dalam fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan realisasi program kerja pemerintah sepanjang tahun 2025 berjalan sesuai koridor.

“Alhamdulillah kami telah menerima usulan nama-nama calon anggota Pansus XIII (untuk) pembahasan LKPJ TA 2025 usulan dari tiap-tiap fraksi. Pada saat penundaan rapat paripurna tadi, Pansus XIII telah melakukan pemilihan pimpinan,” ujar Buky di Gedung DPRD Jabar Bandung, Senin.

Pansus XIII yang disahkan dalam Paripurna DPRD Jawa Barat Senin ini, dijadwalkan langsung bekerja secara marathon mulai hari ini hingga 8 Mei 2026.

Baca Juga:

Awas, Jebakan di Dalam Layar Siap Menjerat Anak-anak

Sebelum masuk ke meja Pansus, dokumen LKPJ tersebut akan “dikuliti” terlebih dahulu di tingkat komisi-komisi pada 31 Maret hingga 2 April 2026 guna memastikan setiap capaian sinkron dengan serapan anggaran.

“Insyaallah 8 Mei 2026 akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda laporan Pansus XIII pembahasan LKPJ gubernur Tahun Anggaran 2025,” ucap Buky.

Rapat paripurna ini juga menandai dimulainya fase kritis evaluasi kinerja Pemprov Jabar, di mana Pansus XIII diharapkan mampu memberikan catatan tajam terhadap efektivitas kebijakan pembangunan di Tanah Pasundan.

Baca Juga:

Hari Penyiaran Nasional ke-93, KPID Jabar Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Bangsa

Selain fokus pada pengawasan anggaran 2025, paripurna kali ini juga menjadi panggung penyampaian aspirasi akar rumput melalui laporan Reses II Tahun Sidang 2025-2026.

Sebanyak tiga fraksi, yakni Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKB, menyampaikan laporan secara langsung di hadapan sidang.

Buky menjelaskan bahwa seluruh hasil reses yang dilaksanakan pada akhir Februari hingga awal Maret 2026 tersebut akan segera diserahkan kepada pihak eksekutif.

Baca Juga:

KDM: Budaya Harus Jadi Identitas Ekonomi Cirebon

“Sesuai dengan peraturan DPRD Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 149 ayat (6) bahwa pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada gubernur untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.