Meski Dana Pusat Dipangkas Rp1 Triliun, Bupati Bandung Pastikan Program Prioritas Jalan Terus Berkat Pajak

SOREANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung mulai tancap gas menyusun strategi pembiayaan pembangunan masa depan melalui Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.

Kegiatan yang digelar di Sutan Raja Soreang, Kamis (26/2) ini, sekaligus menjadi ajang High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat percepatan dan perluasan digitalisasi di Bumi Sabilulungan.

Acara krusial tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Dalam arahannya, pria yang akrab disapa Kang DS ini menekankan bahwa setiap rupiah pajak yang disetorkan masyarakat merupakan bahan bakar utama dalam mesin pembangunan daerah.

Kang DS menjelaskan, kontribusi nyata dari wajib pajak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup warga. Hal ini dibuktikan dengan tren positif angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung yang terus menunjukkan grafik peningkatan.

Baca Juga:

Fauna Land Ancol, Pengelola Bandung Zoo Terkenal dengan Pendekatan Animal Welfare

Merujuk pada data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2025 sukses menyentuh angka 75,58 poin. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,33 persen jika dikomparasikan dengan capaian di tahun 2024.

“IPM Kabupaten Bandung setiap tahunnya meningkat. Ini tidak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan para wajib pajak. Hal ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya pajak bagi pembangunan,” ujar Dadang.

Di sisi lain, orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini juga blak-blakan mengenai tantangan fiskal daerah. Pasalnya, terdapat pengurangan nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp1 triliun.

Baca Juga:

PT Fauna Land Ancol Resmi Kelola Bandung Zoo, Pemkot Pastikan Konservasi Jadi Prioritas

Kendati harus menghadapi efisiensi dari pusat, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan tidak akan mengutak-atik anggaran yang bersentuhan langsung dengan kemaslahatan masyarakat.

“Walaupun TKD tahun 2026 berkurang, insentif guru ngaji tetap dibayarkan sebesar Rp109 miliar. Insya Allah pajak yang diberikan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, pembayaran guru honorer, termasuk honor bagi P3K paruh waktu. Bayangkan jika pemerintah daerah tidak mendapatkan pajak dari masyarakat,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan, menyebutkan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Nantinya, draf ini akan diverifikasi oleh Bapperida guna menyempurnakan dokumen Renja Bapenda Tahun 2027.

Baca Juga:

85 Ruas Jalan di Bandung Jadi Fokus Penataan Kabel Udara Hingga 2026, Layanan Publik Dijamin Aman

Sebagai motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Erwan menyatakan pihaknya dituntut untuk terus berinovasi. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi melalui penguatan sistem pengawasan serta administrasi yang lebih modern.

Ia juga menggarisbawahi bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akurat, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

“Digitalisasi menjadi elemen penting untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Melalui High Level Meeting ini, kami memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital, khususnya pada sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi kanal pembayaran non-tunai,” jelasnya.

Meski demikian, Erwan tidak menampik bahwa berbagai upaya yang telah dijalankan selama ini masih memerlukan evaluasi dan perbaikan di sana-sini.

Oleh sebab itu, ia sangat mengharapkan sinergi dari seluruh stakeholder agar target pendapatan daerah bisa tercapai maksimal, sejalan dengan visi besar mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih sejahtera.

“Ke depan, kami akan terus melakukan inovasi, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun optimalisasi sistem digitalisasi penerimaan pajak daerah,” pungkasnya. **