Prabowo Dorong Rencana Induk Pantura, Giant Sea Wall Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA – Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar rencana induk perlindungan Pantura segera disusun.

“Bapak Presiden RI mengarahkan kepada kami, dan diteruskan dengan pengarahan-pengarahan berikutnya, di mana segerakan susun atau persiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa,” ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf di Jakarta, Senin (23/2).

Didit menjelaskan, penyusunan rencana induk ini melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi, hingga tenaga ahli di bidang lingkungan, pertanahan, dan kelautan.

“Dengan seperti itu, kami tentunya bersama tim, timnya tidak hanya yang ada di BOPPJ, tapi kita bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang terkait, termasuk bekerja sama dengan para rekan-rekan kita yang dari universitas, tenaga ahli-tenaga ahli mereka yang memang mengetahui tentang masalah lingkungan, masalah pertanahan, masalah kelautan, dan lain sebagainya, ekosistem tentang masalah kehidupan ini juga dilakukan kerja sama dengan mereka,” katanya.

Baca Juga:

Awas, Jebakan di Dalam Layar Siap Menjerat Anak-anak

Sebagai informasi, Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di Pantura untuk melindungi sekitar 50 juta penduduk dari ancaman kenaikan permukaan air laut. Prabowo menyebut, tanggul sepanjang 535 kilometer ini menjadi solusi menghadapi kenaikan air laut yang mencapai 5 cm per tahun akibat perubahan iklim.

Ia menekankan, ancaman perubahan iklim sudah nyata. Apalagi, 60 persen industri nasional berada di kawasan Pantura. Selain itu, lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga terancam jika tanggul tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan, pembangunan tanggul laut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa. Proyek ini masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi pesisir dari rob dan dampak iklim.

Baca Juga:

Hari Penyiaran Nasional ke-93, KPID Jabar Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Bangsa

Sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan melalui kerja sama pendanaan dengan negara mitra, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Prabowo menyebut, proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 oleh Bappenas ini membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.297 triliun.

Meski sudah lama masuk perencanaan, Prabowo menegaskan tidak kecil hati meski proyek raksasa ini baru akan selesai melewati masa kepemimpinannya.

Sebagai tambahan, laporan Kompas dan Tempo menyebutkan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini sempat menjadi perdebatan di era pemerintahan sebelumnya karena besarnya biaya dan kompleksitas teknis. Namun, pemerintah menilai urgensi proyek semakin tinggi seiring meningkatnya ancaman banjir rob di Semarang, Demak, hingga Jakarta Utara. **

Baca Juga:

KDM: Budaya Harus Jadi Identitas Ekonomi Cirebon