Ono Surono: Update Data Jadi Kunci Aspirasi Desa Masuk Prioritas

INDRAMAYU – DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pembaruan data menjadi hal penting dalam setiap usulan aspirasi desa. Tanpa data terbaru, usulan sulit diprioritaskan dalam program pembangunan provinsi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Hotel Prima, Kabupaten Indramayu, Sabtu (7/2).

Ono menyoroti kondisi desa di Indramayu. Dari sekitar 300 desa, hanya 18 desa yang berhasil masuk ke aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah, termasuk pemerintahan desa. Akibatnya, SIPD menjadi lebih selektif dan kompetitif.

“Adanya SIPD tersebut sebenarnya untuk memudahkan aspirasi program prioritas di desa-desa. Sebab, yang punya rakyat sebenarnya kan pemerintah desa,” ucap Ono.

Baca Juga:

Awas, Jebakan di Dalam Layar Siap Menjerat Anak-anak

Ia menambahkan, pemerintah desa punya peran besar dalam mengusulkan program prioritas pembangunan melalui SIPD. Karena itu, perangkat desa, khususnya operator SIPD, harus rajin mengecek usulan yang sudah diinput agar statusnya bisa diterima secara indikatif.

“Operator ini harus selalu mengecek dan terus berkoordinasi dengan pihak Bappeda agar usulannya diterima,” katanya.

Lebih jauh, Ono menjelaskan bahwa setiap desa harus aktif berkomunikasi dengan pihak terkait agar usulan bisa dikawal dengan baik. Ia mengakui DPRD provinsi memiliki keterbatasan anggaran untuk desa, tetapi hal itu tidak boleh menjadi penghambat pembangunan.

Baca Juga:

Hari Penyiaran Nasional ke-93, KPID Jabar Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Bangsa

DPRD akan mengawal setelah usulan ditetapkan besaran anggarannya dalam SIPD. “Kuncinya, akan kami kawal setelah usulannya masuk sistem dan menjadi program prioritas dalam sistemnya,” katanya.

Saat ini SIPD menjadi platform utama yang digunakan pemerintah pusat untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah. Sistem ini menuntut desa agar lebih transparan dan akuntabel dalam menyampaikan data.

Banyak desa di Jawa Barat masih menghadapi kendala teknis, seperti kurangnya operator yang terlatih dan keterbatasan akses internet. Hal ini membuat proses input data ke SIPD sering terhambat.

Baca Juga:

KDM: Budaya Harus Jadi Identitas Ekonomi Cirebon

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan pelatihan khusus bagi perangkat desa agar lebih siap menggunakan SIPD. Harapannya, semakin banyak desa bisa lolos seleksi dan memperoleh anggaran pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. **